Singkong di Lampung: Antara Jati Diri dan Gimik Politik

Bagikan ke:

Oleh: Cah Angon (I Made Suarjaya)

CERITA tentang petani singkong di Lampung nampaknya tidak pernah usai. Setelah terjadi beberapa kali demonstrasi oleh para petani singkong di Lampung Timur, kini DPRD Provinsi Lampung mulai serius mencari dan menelusuri akar permasalahannya.

Sontak muncul istilah-istilah yang seolah menyenangkan hati para petani, seperti oligopoli hingga oligopsoni.

Namun nyatanya istilah tinggal permainan kata, harga singkong tidak juga mencapai Rp. 1.000 per kilogramnya.

Muncul beberapa kelompok tani yang memberikan ide, agar petani singkong tidak menanami semua lahannya dengan singkong, tapi juga dengan tanaman lain. Agar jika harga singkong jatuh, maka dapat diantisipasi harga komoditas lain.

Hal ini mengingatkan saya, ketika Presiden SBY menghimbau masyarakat menanam cabai di rumahnya, karena saat itu harga cabai mahal. Saya anggap itu adalah candaan seorang presiden, sama seperti petani di atas yang juga sedang bercanda.

Baca juga:  Lagi, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad Sidak, Beri Solusi soal Singkong, Pupuk dan Jalan Rusak

Di sisi lain, program nasional food estate yang dikemukakan sebagai cadangan strategis pangan nasional, justru melihat singkong sebagai potensi besar untuk dikembangkan.

Dengan kondisi yang bersamaan, para petani singkong di Lampung justru terancam kelanjutan hidupnya, karena menanam singkong yang harganya terus dipermainkan. Lalu dimana tugas negara sebagai pemangku regulasi???

Lampung sebagai daerah penghasil singkong terbesar di Indonesia, seyogyanya menjadi barometer pembuat kebijakan terkait komoditas singkong yang berpihak kepada petani, namun tentu tidak merugikan dunia usaha, sehingga hal ini dapat diikuti wilayah lainnya.

Namun apalah daya, wilayah yang diharapkan para petaninya mampu menjadi “trendsetter” justru memilih menunggu dan menjadi “follower”.

Baca juga:  Selain Singkong, Harga Biji Kopi di Lampung juga Turun, Petani Tunda Panen

Kita tidak bisa menyalahkan korporasi, karena memang posisi mereka sebagai pemain kapital dituntut mencari untung sebesar-besarnya.

Namun berbeda halnya dengan eksekutif, dalam hal ini pemerintah daerah (pemda). Pemda dituntut menjadi perwakilan negara untuk memberi perlindungan kepada segenap bangsa. Lalu apa posisi legislatif?

Kita lihat banyak para petarung di DPRD Provinsi, yang berasal dari lintas partai, telah berjuang membela nasib petani singkong, dengan pengusulan pembentukan panitia khusus (Pansus). Semoga ikhtiar ini berjalan dan berguna bagi para petani.

Lalu apa solusinya?

Jika saya boleh berandai, bahwa Pemerintah Provinsi Lampung membentuk sebuah ‘Koperasi Tani’, dimana seluruh hasil panen para petani dibeli dengan harga wajar, lalu disalurkan oleh pemerintah provinsi kepada seluruh korporasi pengolahan singkong.

Baca juga:  Mantan Anggota DPRD Lampung Ajak Petani Boikot Penjualan Singkong ke Pabrik Tapioka

Demikian pula dengan komoditas lainnya. Maka ini akan menjadi harapan baru bagi para petani, sehingga akan mampu menghadirkan semangat bagi tumbuhnya petani-petani muda.

Mungkin saja, ini adalah cikal-bakal Pemerintah Provinsi Lampung bisa membentuk Korporasi (BUMD) dengan bidang pengolahan singkong.

Sebab regulasi tanpa implementasi, sama hambarnya seperti sayur basi.

Semoga pengandaian ini mampu mengetuk hati para pemangku regulasi, sehingga para petani singkong bisa keluar dari rasa resah diri.

*Penulis adalah petani yang kini menjadi Anggota DPRD Provinsi Lampung


Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad Bagikan Randis Roda Dua ke Petugas di Dinas Pertanian

Sel Mei 4 , 2021
Bagikan […]