PHK Sepihak, Dampak Buruk UU Cipta Kerja Omnibus Law yang Mulai Dirasakan Buruh Lampung

Bagikan ke:

Infolampung.co, Bandar Lampung – Dampak buruk dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) Omnibus Law yang disahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 November 2020, mulai dirasakan buruh di Lampung.

Ketua Wilayah FSBK Lampung, Tri Susilo, mengungkapkan, dampak dari UU Cipta Kerja Omnibus Law memang tidak langsung membesar, tetapi secara perlahan mulai terasa.

“Kalau kita pelajari lebih dalam, dampaknya sangat merugikan pekerja dan sudah dirasakan teman-teman buruh, seperti PHK sepihak yang mengacu pada UU Ciptaker Omnibus Law,” kata dia, saat menggelar aksi Hari Buruh, di Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung, Sabtu (1/5/2021).

Aksi tersebut diikuti puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Buruh Lampung, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Baca juga:  Dinsos Sumedang Tidak Tahu Identitas Delapan Buruh Bangunan Telantar di Lampung

Peserta aksi membawa poster tuntutan dan berbaris mengitari Tugu Adipura, sehingga tidak terjadi kerumunan.

Dalam aksi kali ini, massa menyodorkan 19 tuntutan kepada pemerintah. Yang paling utama adalah mencabut UU Cipta Kerja Omnibus Law.

“Persoalan yang dialami buruh di Lampung saat ini masih normatif. Yang terparah, sejak 2015 terjadi pemotongan upah dan uang lembur,” jelas Tri, dilansir IDNTimes.

Bahkan, lanjut dia, masih ada beberapa perusahaan yang tidak memberikan cuti haid dan cuti hamil bagi buruh perempuan.

Seorang buruh perusahaan di Lampung, Septiani, mengatakan, saat ini persoalan yang dialami buruh perempuan adalah menjadi minoritas.

“Kalau pun mayoritas, mereka berada di garmen atau tekstil. Perempuan saat ini banyak pelabelan tentang lebih cekatan dan rapi. Tapi di perburuhan upahnya lebih rendah daripada buruh laki-laki,” terangnya.

Baca juga:  Tekab 308 Polsek Seputih Surabaya Lampung Tengah Tangkap Buruh Pesta Narkoba

Selain itu, buruh perempuan juga mendapat label lebih detail dan teliti, sehingga sering ditempatkan pada pekerjaan tersebut.

“Padahal itu tidak boleh dilabelkan kepada buruh perempuan. Harusnya tugas seluruh gender, karena itu kemampuan dasar setiap manusia,” tegas Septiani.

Dia menyarankan para buruh perempuan di pabrik untuk ikut serikat buruh, agar menjadi payung pelindung saat mendapat masalah dan bisa menyuarakan hak perempuan, seperti soal cuti hamil dan haid.

“Sebelum bergabung dengan serikat, saya agak kesulitan ketika terjadi pelecehan dari rekan kerja atau atasan. Kita tidak mampu melindungi diri, hingga akhirnya memutuskan keluar dari perusahaan,” urai Septiani.

Bahkan saat ini pelecehan terhadap buruh perempuan sering dinormalisasi saat melakukan perekrutan, dari atasan maupun rekan kerja.

Baca juga:  Ditipu di Sumsel, Delapan Buruh Bangunan asal Jabar Mengaku Ditelantarkan Dinsos Lampung

“Pernah ada kasus saat perekrutan teman kami di sektor perikanan. Ketika wawancara, diminta untuk buka masker. Setelah buka masker baru diterima. Menurut saya itu pelecehan terhadap perempuan, walaupun tidak secara transparan,” kata Septiani. (*)

FOTO: Puluhan massa tergabung dalam Aliansi Buruh Lampung sambut May Day 2021 menggelar aksi di Tugu Adipura Kota Bandar Lampung, Sabtu (2/4/2021). (IDN Times)


Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Amien Rais Dirikan Partai Ummat, Pengurus di Lampung Rekrut Kader

Ming Mei 2 , 2021
Bagikan […]